Kemajuan Administrasi Pemerintahan, Militer dan Kebijakan Politik Masa Abbasiyah

1. Administrasi Pemerintahan dan Militer

Agar semua kebijakan  pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar,  kekhalifahan Dinasti Abbasiyah memperbaharui administrasi pemerintahan, sistem politik dan tatanan kemiliteran. Kalifah  Al-Mansur, melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, misalnya kerjasama antara Qadhi dengan polisi rahasia, dewan pajak dan kepala jawatan pos. Khalifah Al-Mahdi, membuat dewan korespondensi/kearsipan (dewan at-tawqi) yang menangani surat menyurat dan ketetapan khalifah,  dewan pengawas (dewan az-zimani),  dewan penyelidik kekuasaan, depertemen kepolisian dan pos, dan pengadilan tingkat tinggi. Khalifah Harun Ar-Rasyid melengkapi dengan melakukan perbaikan pengelolaan Baitul Maal untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Pada masanya juga membentuk departemen pertahanan dan keamanan, disebut diwanul jundi untuk mengatur organisasi militer dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Organisasi militer terdiri dari pengawal khalifah (haras), pasukan tetap (jund), pasukan sukarela (thawwi’ah), dan pasukan reguler yang terdiri dari pasukan infanteri (harbiyyah), pasukan pemanah (ramiyah), dan pasukan kavaleri (fursan). Semua pasukan ini didominasi oleh orang-orang Persia, bukan bangsa Arab. Ada juga dari para relawan yang direkrut dari orang Badui, para petani, dan orang kota melalui disiplin tinggi dan pelatihan militer. Karenanya pada masa Ar-Rasyid kekuatan militernya sangat dikagumi dan disegani, menjadikan wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah membentang  dari Afrika Utara sampai Hindukush, India. Afrika disebelah barat gurun Libya bersama dengan Sisilia, Mesir,  Suriah, palestina, Hijaz dan Yamamah, Yaman dan Arab Selatan, Bahrain dan Oman, Sawat atau Irak. Adapun secara keseluruhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah masa kekhalifahan Baghdad meliputi Saudi Arabia, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Quait, Iraq, Iran, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Libia, Turki, Armenia, Tunisia, Al-Zajair, Maroko, Spanyol, Afganistan, Pakistan dan sekitar daerah laut Kospra. Namun seluruh daerah kekuasaan di atas tidak seluruhnya di bawah kekuasaan Abbasiyah, seperti Andalusia (Spanyol), Afrika Utara, Syam, dan India, dan lainnya. Hal ini dikarenakan dinasti ini menerapkan sistim demokrasi yang merata, bukan dipegang oleh bangsa Arab sendiri. Sehingga setiap daerah memiliki wewenang untuk memimpin daerahnya masing-masing.

2. Sistem Politik

Sebagaimana telah disebutkan pada tema silsilah kekhalifahan Dinasti Bani Abbasiyah, dimana sejarawan membagi kepada 4 (empat) periode, maka sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah pun berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial,dan budaya. 

1) Pada Periode I atau periode pengaruh Arab dan Persia I, pada tahun 132-232 H/750-847 (seiring meninggalnya khalifah Al-Wasiq), sebagai berikut:

(1) Khalifah dibantu oleh wazir, gubernur, menteri, dan para panglima memegang penuh kekuasaan.

(2) Kegiatan politik, sosial, ilmu pengetahuan dan  kebudayaan berpusat di ibu kota negara, Baghdad.

(3) Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting.

(4) Kebebasan berpikir dijunjung tinggi dan diakui sepenuhnya.

(5) Para menteri turunan Persia diberi hak yang penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memiliki peranan yang penting dalam membina peradaban Islam

2) Periode II atau periode pegaruh Turki I, yakni tahun 232-334 H/847-945 M dimana Khalifah Al-Mutawakkil memegang kekhalifahan; Periode III atau periode  pengaruh Persia II (334-447 H/945-1055 M), yakni  kekuasaan dinasti Bani Buwaihi dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah; Periode IV atau periode pengaruh Turki II(447-590 H/1055-1194 M), yakni masa kekuasaan daulat Bani Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah sampai datangnya pengaruh lain seperti invasi dari bangsa Tar-Tar dan ekspansi bani Utsmani, sebagai berikut:

(1) Kekuasaan khalifah mulai melemah, bahkan hanya sebatas lambang (formalitas) saja.

(2) Berdirinya daulah Umayyah II di Andalusia yang mengangkat  Abdurrahman Al-Nasir.

(3) Afrika Utara terbagi menjadi daulah Idrisiyyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, dan Ikhsyidiyah di Mesir.

(4) Kota Baghdad tidak lagi menjadi pusat peradaban dan kota internasional

(5) Ilmu pengetahuan semakin melesit dan berkembang seiring dengan keadaan politik dan militer merosot.

(6) Golongan Syiah Ismailiyah mendirikan daulah Fatimiyyah dan mengangkat Ubaidillah al-Mahdi.